Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia tidak akan mengimpor beras lagi di tahun 2025 nanti. Kondisi ini berbalik dibanding tahun 2023 dan 2024, di mana RI mengimpor beras secara besar-besaran, yaitu 3,06 juta ton dan 3,63 juta ton. Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Kota Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
“Saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan kita. Dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari yang lalu, saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan, produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita saya kira mendekati 2 juta ton dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya, tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi,” kata Prabowo.
“Bahkan cadangan kita cukup. Walaupun ini berita yang sangat baik dan ini sekali lagi akibat kerja keras saudara, apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nassional (Bapanas), semua unsur Menteri BUMN dan BUMN yang berada di bawah pengawasan menteri BUMN terima kasih. Langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya, kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina,” tambahnya.
Dia menuturkan bagaimana Indonesia mampu mengatasi musim kering, mampu menghadapi di tengah suasana geopolitik yang tidak ringan. Masalah geopolitik, ujarnya, berpengaruh dengan masalah pangan.
“Kalau terjadi suatu ketegangan dan krisis negara-negara yang biasanya ekspor pangan akan menghentikan ekspor mereka. Ini fenomena yang sudah terjadi berkali-kali karena itu terima kasih, Alhamdulillah, kita sekarang berada dalam posisi yang semakin kuat dan semakin ke depan kita akan tambah kuat di bidang ini,” ucap Prabowo.
“Kita tidak nanti hanya bebas dari impor beras tapi kita harus bebas dari impor semua komoditas pangan,” imbuhnya.
Prabowo juga menyoroti kinerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memantau dan telah mampu mengendalikan inflasi.