Saat ditanya terkait waktu pertemuan, Hanif mengonfirmasi bahwa kemungkinan besar pertemuan tersebut akan dilakukan mulai minggu ini.
“Segera, teman-teman dari BPLH sudah akan menjadwalkan segera saya ketemu Ibu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati). Ya, mudah-mudahan minggu ini bisa ada waktu beliau,” ujar Hanif kepada wartawan, Senin, (20/1/2025).
Untuk membahas soal implementasi pajak karbon bersama Kementerian Keuangan tersebut, pihaknya telah menyiapkan laporan secara tertulis hasil tinjauan kegiatan sertifikasi karbon yang telah dilakukannya selama ini.
Ke depan, Hanif berharap pemberlakuan pajak karbon segera ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya, hal ini akan mendorong transaksi karbon di Indonesia yang saat ini transaksinya masih rendah.
Ia menambahkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terkait pajak karbon sudah ada, dan untuk implementasinya akan segera dilakukan. “PP sudah ada, nanti akan kita komunikasikan, segara, segara segara. Ya, saya akan menghadap Ibu Menteri keuangan untuk diskusi,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah merinci soal penerapan pajak karbon di Indonesia, lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
Dijelaskan dalam PP 50/2022, pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
Seperti diketahui, payung hukum pajak karbon tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Kemudian mengenai skema dan aturan rincian pajak karbon diatur lewat PP 50/2022.
“Sebagian besar kekuatan yang pernah membantu kebangkitan mereka telah menghilang. Sebagai gantinya, muncul hambatan yang menakutkan: beban utang yang tinggi, pertumbuhan investasi dan produktivitas yang lemah, dan meningkatnya biaya perubahan iklim,” kata Indermit Gill, Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi Pembangunan Grup Bank Dunia dikutip Minggu (19/1/2025).
Dia melihat dalam beberapa tahun mendatang, negara-negara berkembang akan membutuhkan ‘buku pedoman baru’ yang menekankan reformasi domestik untuk mempercepat investasi swasta, memperdalam hubungan perdagangan, dan mempromosikan penggunaan modal, bakat, dan energi yang lebih efisien.
Meski demikian, Bank Dunia menegaskan negara-negara berkembang lebih penting bagi ekonomi global dibandingkan pada awal abad ini.
“Mereka menyumbang sekitar 45% dari PDB global, naik dari 25% pada tahun 2000. Saling ketergantungan mereka juga telah tumbuh: lebih dari 40% ekspor barang mereka ditujukan ke negara-negara berkembang lainnya, dua kali lipat dari porsi pada tahun 2000,” ungkap laporan Bank Dunia.
Negara-negara berkembang juga telah menjadi sumber penting aliran modal global, remitansi, dan bantuan pembangunan bagi negara-negara berkembang lainnya: antara tahun 2019 dan 2023, mereka menyumbang 40% dari remitansi global-naik dari 30% pada dekade pertama abad ini.
Akibatnya, Bank Dunia melihat ekonomi-ekonomi ini sekarang memiliki pengaruh yang lebih besar pada pertumbuhan dan hasil pembangunan di negara-negara berkembang lainnya.
Misalnya, peningkatan 1 poin persentase dalam pertumbuhan PDB dari tiga negara berkembang terbesar-Tiongkok, India, dan Brasil-cenderung menghasilkan peningkatan PDB kumulatif hampir 2% di negara-negara berkembang lainnya setelah tiga tahun.
Namun, efek tersebut hanya sekitar setengah dari efek pertumbuhan di tiga negara ekonomi terbesar: Amerika Serikat, kawasan euro, dan Jepang. Singkatnya, kesejahteraan ekonomi negara berkembang masih sangat terkait dengan pertumbuhan di tiga negara maju besar.
M. Ayhan Kose, Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia dan Direktur Prospects Group, mengatakan di dunia yang dibentuk oleh ketidakpastian kebijakan dan ketegangan perdagangan, negara berkembang akan membutuhkan kebijakan yang berani dan berjangkauan luas untuk memanfaatkan peluang yang belum dimanfaatkan untuk kerja sama lintas batas.
Awal yang baik adalah mengejar kemitraan perdagangan dan investasi strategis dengan pasar negara berkembang lainnya yang berkembang pesat. Memodernisasi infrastruktur transportasi dan menstandardisasi proses bea cukai merupakan langkah penting untuk memangkas biaya yang tidak perlu dan mendorong efisiensi perdagangan yang lebih besar.
“Akhirnya, kebijakan ekonomi makro yang baik di dalam negeri akan memperkuat kapasitas mereka untuk menavigasi ketidakpastian prospek global,” ungkapnya.
Biasanya, saldo minimal tiap jenis ATM berbeda-beda. Saldo tersebut berfungsi sebagai pengaman jika nasabah tidak aktif menggunakan rekening dan akan digunakan oleh pihak bank untuk menutupi biaya-biaya transaksi.
Jika saldo di ATM sudah menyentuh saldo minimal bank, maka nasabah tidak akan bisa menarik uang tersebut. Untuk itu, penting bagi para nasabah mencatat minimal saldo dari produk-produk tabungan bank sebelum memilih dan menggunakannya.
Masing-masing bank memiliki kebijakan yang berbeda untuk menetapkan minimum saldo di ATM nasabah. Bahkan, tiap jenis tabungan di satu bank saja bisa memiliki batas minimal saldo yang berbeda.
Beberapa bank menggunakan sisa saldo tersebut sebagai biaya penutupan rekening tabungan yang tidak aktif. Ada juga bank yang menggunakannya agar menjaga rekening tabungan nasabah tetap aktif.
Berikut ketentuan saldo minimal big bank RI:
BCA
-TabunganKu: Rp 20.000
-Simpanan Pelajar: Rp5.000
-Tahapan Xpresi: Rp10.000
-Tahapan: Rp50.000
-Tapres: Rp5.000.000
-BCA Dollar: US$100 atau S$200
Bank Mandiri
-Tabungan Rupiah: Rp 100.000
-Tabungan NOW: Rp 25.000
-Tabungan Payroll: Rp 10.000
-TabunganKu: Rp 20.000
-Tabungan TKI: Rp 10.000
-Tabungan Mitra Usaha: Rp 1.000.000
-Tabungan SiMakmur: Bebas biaya
-Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel): Rp 5.000
BNI
BNI Taplus: Rp 150.000
BNI Taplus Bisnis: Rp 1.000.000
BNI Taplus Pegawai: Sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu faktornya ialah beban pungutan untuk barang-barang objek konsumsi orang kaya di Indonesia lebih banyak terkena berbagai pungutan, mulai dari bea masuk, pajak penghasilan (PPh), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Katakanlah untuk barang-barang yang masuk di mal kan kena bea masuk 25%. Kemudian kena PPh, kemudian kena PPN,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat malam (17/1/2025).
“Jadi dibandingkan misalnya dengan Singapura, nah itu kan enggak ada, jadi secara otomatis barang di kita itu lebih mahal daripada di tempat lain,” ungkapnya.
Airlangga memperkirakan, potensi transaksi orang super kaya atau tier 1 yang berbelanja di luar negeri itu sekitar US$ 2.000 per orang, atau setara Rp 32,79 juta. Maka, bila 10 juta orang kaya yang kerap belanja di luar itu mengeluarkan kocek dalam satu kesempatan, bisa membuat potensi transaksi di dalam negeri hilang lebih dari Rp 324-327,9 triliun.
“Kita hitung kalau belanja itu katakanlah yang paling konservatif US$ 2 ribu dolar ya. Jadi itu kira-kira Rp 324 triliun,” ungkap Airlangga.
“Kalau kita lihat kan orang kita ke luar negeri itu hampir sekitar 10 juta berdasarkan data dari BPS,” tegasnya.
Direktur & CEO BukaFinancial dan Commerce Bukalapak Victor Putra Lesmana, menyampaikan bisnis game dan investasi sudah masuk ke dalam 2 segmen perusahaan yaitu segmen digital dan segmen marketplace. Pengembangan cakupan bisnis ini pun telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir.
Adapun saat ini perusahaan memiliki dua brand gaming di platformnya, yaitu Itemku dan Lapak Gaming. Layanan ini ditujukan untuk konsumen (B2C), namun juga tersedia untuk kebutuhan bisnis (B2B).
“Kalau kita lihat bahwa ekosistem gaming Bukalapak terus berkembang dengan menggunakan bisnis model-model yang juga berbeda-beda di segmen. Apalagi model B2C atau business to consumer juga B2B, Business to business dan C2C consumer to consumer. Dan itu dilakukan melalui platform kami yaitu platform itemku dan Lapak Gaming,” jelasnya dalam public expose, Kamis, (16/1/2025).
Selain itu, layanan top up game turut menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar perusahaan, selain produk fisik pada layanan e-commerce.
Untuk ke depannya, Bukalapak fokus untuk mengembangkan layanan di produk gaming, tak hanya dengan menambah jumlah game yang tersedia di dalam platform namun juga dengan mengembangkan ekosistem gamingnya.
Salah satu langkahnya adalah dengan bekerjasama secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pengembang game lokal, pemain yang ada di industri hingga pemerintah.
Senada dengan Victor, Direktur Utama sekaligus CEO Bukalapak, Willix Halim, menjelaskan bahwa perusahaan telah memperkuat fokus bisnisnya pada pengembangan layanan produk virtual, gaming, investasi, dan Mitra Bukalapak.
“Pada Oktober 2024, BUKA telah mengumumkan strategi jangka panjang yang mencakup restrukturisasi usaha dan fokus pada bisnis produk virtual, gaming, investasi, retail, serta Mitra Bukalapak,” tuturnya.
Sebelumnya, manajemen menyampaikan, segmentasi bisnis BUKA saat ini 40-50% merupakan online to offline (O2O), yakni Platform yang dirancang BUKA untuk membantu UMKM, seperti warung, untuk mengembangkan bisnis dengan menyediakan layanan digital untuk end customer (“B2B2C”). Sementara 40-60% adalah marketplace, yaitu Layanan digital, retail dan marketplace yang terdiri dari beberapa platform dan brand yang ditawarkan langsung kepada end customer (“C2C dan B2C”).
Manajemen mengaku sudah mengumumkan perubahan bisnis pada akhir Oktober 2024. PT BUKALAPAK COM Tbk (BUKA) mengumumkan kepada masyarakat terkait rencana perubahan strategi usaha jangka panjangnya untuk mencapai profitabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Jumlah masyarakat miskin yang setara 8,57% dari total pendidik Indonesia itu turun bila dibandingkan catatan pada Maret 2024 yang sebanyak 25,22 juta orang miskin dengan persentase sebesar 9,03% dari total penduduk di Indonesia.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, profil masyarakat miskin ini mayoritas terdiri dari keluarga miskin yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan informal.
“Jadi terdapat 47,34% rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya ini bekerja di sektor pertanian. Kemudian kalau kita lihat dari segi sektor informal dan formal, maka persentase rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya bekerja di informal 61,34%,” kata Amalia saat konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Selain bekerja di sektor pertanian dengan status kerja informal, para kepala rumah tangga miskin ini menurut catatan BPS mayoritas tidak menempuh pendidikan yang tinggi, melainkan hanya sebatas menyelesaikan jenjang pendidikan sampai dengan Sekolah Dasar atau SD.
“Jadi kalau kita lihat dari tingkat pendidikan kepala rumah tangganya maka sebagian besar kepala rumah tangga miskin berpendidikan rendah, yaitu tamat SD atau tidak tamat SD dan ini porsinya sebesar 64,15%,” ucap Amalia.
“Dari gambaran ini, maka secara umum rumah tangga miskin di Indonesia didominasi mereka yang kepala rumah tangganya bekerja di lapangan usaha pertanian dan status pekerjaannya informal serta pendidikan kepala rumah tangganya SD ke bawah,” tegasnya.
Sebagai informasi tambahan, pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.803.590,00/rumah tangga miskin/bulan.
Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata rata, Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin itu naik sebesar 0,62% dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp 2.786.415,00/bulan.
PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) telah membayar total klaim dan manfaat senilai Rp6,6 triliun sampai akhir September 2024. Dari total klaim dan manfaat tersebut, perusahaan mencatat kenaikan pada pembayaran klaim kesehatan, klaim meninggal dunia, dan klaim nilai tunai (cash value) sebesar 35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Perlindungan asuransi terbukti dapat membantu masyarakat menjaga ketahanan finansial atau financial resilience ketika menghadapi risiko kehidupan yang dapat mengubah kondisi keuangan keluarga. AXA Mandiri bangga dapat membantu para nasabah dan penerima manfaat sebagaimana tercermin pada jumlah klaim dan manfaat yang sudah kami bayarkan,” ungkap Presiden Direktur AXA Mandiri Handojo G. Kusuma, dikutip Selasa (14/1/2025).
“Kami percaya dengan pemenuhan komitmen ini dapat mendorong lebih banyak lagi masyarakat untuk menyadari dan memahami manfaat dari perlindungan asuransi, terutama dalam menghadapi risiko-risiko yang akan muncul di masa mendatang,” tambahnya.
Dia menerangkan klaim dan manfaat yang dibayarkan AXA Mandiri didukung kondisi perusahaan yang tetap kokoh dengan tingkat risk-based capital (RBC) pada 504,1% di akhir September 2024. Angka ini jauh di atas batas minimal yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 120%.
“RBC merupakan perhitungan untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan asuransi, di mana semakin tinggi persentasenya, semakin sehat kondisi keuangan perusahaan asuransi serta semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, seperti pembayaran klaim dan risiko-risiko yang dihadapi perusahaan,” terang dia.
Selain memenuhi komitmen melindungi pemegang polis melalui pembayaran klaim dan manfaat, AXA Mandiri juga memberikan bantuan dan nilai positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Pada awal Desember lalu, AXA Mandiri menyerahkan donasi sebesar Rp100 juta ke Sekolah Luar Biasa (SLB) B dan C Budi Daya, Jakarta Timur dalam bentuk beasiswa bagi siswa berkebutuhan khusus.
“Donasi ini merupakan hasil kolaborasi AXA Mandiri dan nasabah, yang berasal dari hasil penjualan Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera sepanjang November 2024. Selain itu, lebih dari 50 karyawan AXA Mandiri juga meluangkan waktu untuk mengerjakan renovasi lapangan olah raga sekolah, memperbaiki ruang kelas, menyumbangkan tanaman hias, serta memberikan edukasi keuangan dan workshop mengenai kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi siswa, guru dan orang tua siswa SLB Budi Daya,” tambah dia.
Pada kesempatan yang sama, AXA Mandiri juga memberikan 34 polis Asuransi Mandiri Mikro Sejahtera untuk para guru dan staf sekolah. Sebelumnya, Sepanjang 2023 AXA Mandiri telah menggelontorkan dana sosial sebesar lebih dari Rp563 juta. Dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan literasi keuangan.
“Lewat inisiatif tersebut, AXA Mandiri telah menjangkau dan membantu 7.881 masyarakat,” pungkas Handojo.
Dalam pemaparan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Prabowo menyampaikan pada Ishiba bahwa Indonesia adalah negara nonblok. RI bahkan tercatat memiliki sejumlah perjanjian dagang penting dengan kelompok yang menjadi rival dari Jepang dan negara-negara Barat itu.
“Di dalam BRICS, Indonesia sudah memiliki kerja sama dengan China, Brasil, India melalui beberapa Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Free Trade Agreement (FTA),” ujarnya dalam Business Competitiveness Forum yang diadakan Indonesia Business Council (IBC) di Jakarta, Senin (13/1/2025).
“Kita juga sebenarnya telah tergabung dalam sejumlah pakta dagang lain. Dengan India misalnya, sudah ada di dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), dengan China kita merupakan mitra di Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan ASEAN.”
Airlangga menyebut Prabowo telah menekankan juga bahwa Indonesia masih dalam proses untuk masuk ke dalam aliansi negara maju Barat, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Diketahui, mantan PM Jepang, Shinzo Abe, merupakan promotor dari masuknya RI ke aliansi tersebut.
“Dalam pertemuan di Washington, Amerika Serikat (AS) saja telah mendukung aksesi Indonesia ke OECD dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP),” tuturnya.
“Indonesia juga telah menandatangani 3 dari 4 pilar IPEF. Jadi dalam kerangka kerja sama global kami telah menempatkannya dengan baik.”
Sebelumnya, keanggotaan Indonesia dalam BRICS disetujui dalam pertemuan puncak 2023 di Johannesburg. Brasil, yang akan memegang presidensi bergilir kelompok ini pada 2025, menyatakan dukungan penuh terhadap Indonesia yang bergabung dalam blok ini.
BRICS sendiri didirikan pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, dengan Afrika Selatan (Afsel) bergabung setahun kemudian. Dengan bergabungnya RI, total ada 11 anggota BRICS.
Anggota tetap BRICS lain adalah Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA). BRICS punya negara mitra yakni Turki, Aljazair, Belarusia, Kuba, Bolivia, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Thailand, Vietnam, Nigeria dan Uganda.
Sementara itu, hubungan sejumlah negara BRICS sedang memanas dengan Barat da sekutu. Keadaan ini disebabkan serangan Rusia ke Ukraina, yang membuat pakta ekonomi Barat dan sekutunya menjatuhkan ribuan sanksi terhadap Moskow untuk melemahkan pendapatannya dalam mendanai perang.
Sejumlah modus penipuan di aplikasi M-Banking yang sudah kerap di dengar antara lain pencurian data pribadi, hingga penipuan atau phising. Namun, selain itu juga ada modus lain seperti impersonation di bidang pasar modal, fintech, dan perusahaan lain.
Impersonation adalah praktik saat seseorang menyamar untuk menjadi individu lain ataupun entitas tertentu. Dalam hal ini pelaku berpura-pura menjadi perusahaan investasi tertentu untuk mencuri uang korban.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat ada lebih dari 340 link penipuan dengan modus impersonation di bidang pasar modal, fintech, dan perusahaan lain. Temuan terbanyak atau lebih dari 100 link terdapat di platform Telegram. Lalu ada 77 nomor WhatsApp yang membagikan link, 54 website, dan 67 Instagram serta platform lainnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi atau Kiki meminta pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) aktif melaporkan pihak-pihak yang melakukan impersonation. “Jadi jangan menunggu ada yang rugi,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner November 2024, dikutip Minggu (13/1/2025).
Sepanjang tahun ini hingga November 2024, OJK telah menerima 31.099 aduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Sebanyak 11.901 pengaduan mengenai perbankan dan 10.961 aduan mengenai perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech). Laly, OJK menerima 6.496 aduan terkait perusahaan pembiayaan dan ada 1.322 aduan mengenai asuransi.
Untuk menghindari risiko di sektor keuangan, para nasabah perlu mengetahui langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. OJK pun telah memberikan tips agar Anda tak menjadi korban aksi maling di sistem teknologi digital keuangan, termasuk seperti m-banking.
Tips untuk Menghindari Kejahatan Digital Banking:
1. Tidak memberitahukan kode akses/nomor pribadi Personal Identification Number (PIN) kepada orang lain
2. Tidak mencatat dan menyimpan kode akses/ nomor pribadi SMS banking di tempat yang mudah diketahui orang lain
3. Periksalah transaksi secara teliti sebelum melakukan konfirmasi atas transaksi tersebut untuk dijalankan
4. Setiap kali melakukan transaksi, tunggulah beberapa saat hingga menerima respon balik atas transaksi tersebut
5. Untuk setiap transaksi, nasabah akan menerima pesan notifikasi atas transaksi berupa SMS atau email yang akan tersimpan di dalam inbox. Periksa secara teliti isi notifikasi tersebut dan segera kontak ke bank apabila ada transaksi yang mencurigakan
6. Jika merasa diketahui oleh orang lain, segera lakukan penggantian PIN
7. Bilamana SIM Card GSM hilang, dicuri, atau dipindahtangankan kepada pihak lain, segera beritahukan ke cabang bank terdekat atau segera melaporkan ke call center bank tersebut
8. Hati-hati dengan aplikasi di internet yang merupakan spam atau malware yang mungkin dapat mencuri data-data pribadi dan menyalahgunakannya di kemudian hari
9. Tidak melakukan transaksi internet di tempat umum seperti warnet, WIFI gratis, karena data-data kita berpotensi dicuri oleh pihak lain dalam jaringan yang sama
10. Tidak lupa melakukan proses log out setelah selesai melakukan transaksi di internet banking
11. Jika berganti ponsel, pastikan bahwa semua data-data sudah terhapus untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menggunakan ponsel tersebut.
Jika mengacu pada Perpres tersebut, maka iuran peserta BPJS Kesehatan atau program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini hingga pertengahan 2025 masih belum mengalami perubahan alias menggunakan tarif lama. Sebab, nasib besaran iuran, manfaat, dan tarif pelayanan baru ditetapkan maksimal 1 Juli 2025.
“Maksimum 1 Juli 2025. Nah, itu iurannya kemudian tarif dan manfaatnya akan ditetapkan,” kata Ghufron usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Sabtu (11/1/2025).
Ghufron hingga kini belum dapat memastikan apakah iuran peserta JKN akan naik atau tetap. Sebab, pihak yang berwenang untuk menetapkan hal tersebut bukan BPJS Kesehatan, tapi pemerintah.
“Jadi saya tidak bilang bahwa harus naik atau apa. Bukan. Alternatifnya banyak, tapi di Perpres 59 itu disebutkan demikian,” tegas Ghufron.
Ghufron hanya bisa menegaskan, BPJS Kesehatan ingin penetapan terkait iuran, manfaat, dan tarif pelayanan disesuaikan dengan berbagai pertimbangan, termasuk politik hingga kemampuan membayar masyarakat.
“Iya bisa naik bisa tetap. Ini, kan, skenario. Namun, BPJS sebagai badan yang mengeksekusi, bukan yang bikin regulasi, ya,” tegas Ghufron.
Penetapan tarif baru ini akan sejalan dengan penghapusan sistem kelas 1, 2, 3 pada BPJS Kesehatan pada Juli 2025. Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Perpres No. 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan KRIS harus dilakukan secara bertahap selama dua tahun. Namun, untuk tarif kemungkinan diterapkan dalam sistem BPJS KRIS. Dia mengatakan tarif BPJS Kesehatan kemungkinan tidak akan berubah dari sebelumnya selama masa transisi.
“Tarifnya belum ditentuin tapi harusnya ga ada perubahan karena didesain dengan harga yang sama,” kata Budi, beberapa waktu lalu.
Dengan catatan itu, maka skema iuran hingga hari ini, Sabtu, 11 Januari 2025 tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.
Berikut ini besaran detailnya:
1. Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.
2. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
3. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.
4. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
5. Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:
a. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
– Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
– Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.
b. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
c. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
Di dalamnya PMK di atas juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.
Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.
