Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aria Bima. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aria Bima mengemukakan wacana gubernur kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi memiliki sisi plus dan minus.
“Ada plus minusnya. Secara efektif efisien memang lebih simpel, tetapi (soal, red) legitimasi ini loh,” kata Aria Bima saat kegiatan Parlemen Kampus 2024 di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Rabu.
Menurut dia, pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung merupakan konsep dari cara berpikir yang semua sentralisasi menjadi desentralisasi.
Desentralisasi dibutuhkan dalam penerapan otonomi daerah sebagai pemberdayaan daerah-daerah dengan kemampuan untuk memajukan daerahnya yang harus didukung oleh partisipasi warganya.
“Karena daerah enggak bisa berkembang kalau itu hanya dimonopoli hanya oleh kalangan elite pemerintahan. Supaya ada partisipasi dukungan masyarakat membangun daerah,” katanya.
Maka dari itu, kata dia, partisipasi masyarakat dimulai sejak pemilihan kepala daerah (pilkada) ketika pemimpin dipilih dengan melibatkan partisipasi publik atau rakyat untuk memilih secara langsung.
Ia mengatakan ide dikembalikannya kepala daerah atau gubernur dipilih DPRD sebenarnya karena dampak negatif pilkada yang diwarnai politisasi bantuan sosial dan politik uang.
“Eksesnya kemarin itu terjadi ‘bansosialisasi’ atau money politic yang itu dianggap tidak searah dengan tujuan daripada pemilihan langsung yang akibat dari konsep sentralisasi ke desentralisasi atau otonomi daerah,” katanya. https://handsholden.org